Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Korupsi BPHTB dan PBB Kota Batu

SURABAYA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jawa Timur menggelar sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemungutan Pajak Daerah Berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2020.

Dua saksi yakni, terdakwa Ali Fathur Rohman, ST dan terdakwa Jumaali dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Kamis (2/2/2023) sekira pukul 08.30 WIB hingga pukul 10.30 WIB.

Baca juga: Gubernur Arinal Djunaidi Menggelar Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batu yang hadir dalam persidangan yakni Silfana Chairini, SH.MH selaku Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum, Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejari Batu, Afrid Sundoro Putro, SH Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Batu, Aditya Nugroho, SH Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejari Batu dan Alfadi Hasiholan, SH Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejari Batu.

Baca juga: Kejati Jatim Terima Berkas KDRT Venna Melinda dari Penyidik Polda Jatim

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menangani Perkara kedua Terdakwa yakni Marper Pandiangan, SH.MH selaku Ketua Majelis, Poster Sitorus, SH.MH selaku Hakim Anggota dan Abdul Gani, SH.MH Selaku Hakim anggota dan Kedua terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum masing  masing yakni Terdakwa Ali Fathur Rohman, ST didampingi Penasehat Hukum Dr. Broto Suwiryo, SH.M. Hum, Terdakwa Juma’ali didampingi Penasehat Hukum Agus Sugianto, SH.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batu Edi Sutomo, SH.MH mengatakan, pada agenda sidang yakni Pemeriksaan 6 saksi atas nama M. Chori (Plt. Kepala BKD 2020), Edi Murtono, Wiwid Anandana, Wahyuning Dwi Utami, Sendy dan Ismail yang mana ke enam saksi menerangkan pada intinya bahwa M. Chori selaku Plt. Kepala BKD 2020 menerima laporan masyarakat bahwa NJOP dapat diturunkan Kemudian M. Chori memerintahkan Wahyuning,  Sendi dan Ismail untuk melakukan investigasi. 

Baca juga: Jajaran Kejari Bukittinggi Gelar Pemusnahan Barang Terlarang

Selanjutnya Sendi melakukan sampling terhadap DHKP, SPPT PBB yang dicetak massal dengan transaksi BPHTB dan ternyata ditemukan ada 7 NOP wajib pajak yang NJOP nya telah diturunkan dan dipergunakan untuk transaksi BPHTB. Selanjutnya penemuan tersebut dilaporkan kepada M. Chori  yang pada saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala BKD kemudian ditelusuri melalui SISMIOP dan  ditemukan bahwa ke - 7 NOP tersebut NJOP nya telah dirubah dengan menggunakan kode akun Fathur yang akun tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Ali Fathur Rohman, ST. Oleh karena itu,  dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ali Fathur Rohman, ST oleh M. Chori, Wahyuning, Sendi, dan Ismail, dimana terdakwa Ali Fathur Rohman, ST mengaku telah menurunkan NJOP tidak lebih dari 10 NOP, ' ujar Edi. 
  
Perlu diketahui, kedua Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemungutan Pajak Daerah Berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2020 dan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Fathur Rohman, ST dan bersama-sama dengan Terdakwa Jumaali yaitu :

a ) Menurunkan NJOP dengan cara mengubah kelas objek pajak tanpa penetapan Walikota melanggar Pasal 51 ayat (3) PERDA Kota Batu No.7/2019 tentang Pajak Daerah jo. Pasal 15 ayat (3) PERWALI No.54/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PBB penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh Walikota berdasarkan klasifikasi objek pajak. 

Baca juga: Korupsi Dana Desa dan ADD Rp. 800 juta, Kades Dan Bendahara Desa Titi Akar Ditahan Kejari Bengkalis

b) Membuat NOP baru tidak sesuai dengan prosedur melanggar PERWALI No.54/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PBB Pasal 5 Pendaftaran Objek PBB baru dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan ketentuan  a. mengajukan pendaftaran secara tertulis yang ditujukan kepada walikota, dst dan Pasal 6 ayat (3) Permohonan Mutasi subjek PBB, harus dilengkapi dengan surat permohonan mutasi, dst

c) Mencetak SPPT-PBB diluar pencetakan massal tidak sesuai prosedur melanggar PERWALI No.54/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PBB Pasal 13 yat (6) SPPT-PBB dapat diterbitkan melalui : a. Pencetakan Masal; atau b. Pencetakan dalam rangka pembuatan salinan SPPT-PBB dan Mutasi, Pembetulan dan Keberata SPPT dan Pasal 13 ayat (7) Penerbitan SPPT dilakukan setelah terbit Keputusan Keberatan

Baca juga: HPN 2023, Kajati Mia Amiati Terima Penghargaan Tokoh Wanita Bidang Hukum dari PWI Jatim

d) Terdakwa Jumaali selaku orang swasta/makelar, telah bekerjasama dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Ali Fathur Rohman, ST untuk kepentingan penurunan BPHTB yang dari pengurusan tersebut Jumaali juga mendapatkan keuntungan.

Perbuatan dari kedua Terdakwa Ali Fathur Rohman, ST dan Terdakwa Jumaali tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.084.311.510, 00 (satu milyar delapan puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu limaratus sepuluh rupiah).

Pada pukul 10.30  WIB Sidang selesai kemudian ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 dengan Agenda Pemeriksaan Saksi, " jelas Kasi Intelijen Kejari Batu. (Jon)